Editorialbogor.Com| BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Rozi Putra, menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 harus menjadi wajah nyata dari keadilan pendidikan, bukan sekadar prosedur administratif tahunan.
“SPMB harus menjadi cerminan keberpihakan kita pada masa depan anak-anak Kota Bogor, terutama mereka yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi, akses, atau kondisi khusus. Ini bukan sekadar soal kuota, tapi tentang hak,” ujar Kang Rozi, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor yang dikenal vokal dalam isu pelayanan publik dan pendidikan.
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor No. 400.3.9.2/122-DISDIK/2025, SPMB 2025 mengatur jalur penerimaan melalui empat skema: Domisili (40%), Afirmasi (25%), Prestasi (30%), dan Mutasi (5%). Sistem ini berbasis digital dan menggunakan sistem zonasi berdasarkan jarak domisili ke sekolah.
Rozi mengapresiasi langkah Pemkot dan Dinas Pendidikan yang terus berupaya menyempurnakan sistem. Namun, ia juga mewanti-wanti adanya potensi penyimpangan, terutama dalam bentuk rekayasa dokumen domisili, manipulasi data kependudukan, dan piagam prestasi tidak valid.
> “Keadilan bukan hanya soal pembagian jalur, tapi bagaimana prosesnya benar-benar jujur dan melindungi hak warga lokal. Jangan sampai warga Kota Bogor justru tersisih di kotanya sendiri karena kalah taktik.”
Selain itu, Kang Rozi menyoroti pentingnya aksesibilitas. Mengingat seluruh proses dilakukan secara daring, ia meminta agar Disdik memperkuat pendampingan digital di sekolah, kelurahan, atau pusat layanan masyarakat.
> “Masih banyak orang tua yang belum terbiasa dengan sistem online. Kalau tidak dibantu, bisa jadi mereka gagal mendaftar hanya karena tidak paham cara unggah dokumen atau input koordinat rumah.”
Dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan dari Dapil Tanah Sareal, Rozi juga membuka ruang komunikasi dan aduan bagi warga yang menghadapi kendala selama proses SPMB berlangsung.
> “Kami siap bantu fasilitasi jika ada kendala, khususnya bagi warga yang mengalami hambatan administratif atau menemukan kejanggalan di lapangan. Pendidikan itu hak semua anak, bukan hanya milik yang paling cepat akses internetnya.”
Sebagai penutup, Kang Rozi menekankan bahwa SPMB 2025 harus menjadi tonggak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Kota Bogor.
> “Mari kita jaga bersama proses ini. Bukan hanya untuk anak-anak kita hari ini, tapi untuk membangun masa depan kota ini yang lebih adil dan beradab.”
